Selasa, 23 September 2014

3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial terhadap Bangsa Indonesia



1.      Materi Monopoli Perdagangan Bangsa Barat di Indonesia

VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)
·         Sejarah Berdirinya VOC
Keberhasilan ekspedisi Belanda melakukan perdagangan rempah-rempah mendorong pengusaha-pengusaha belanda yang lain untuk berdagang ke Indonesia. Akibatnya, terjadilah persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Di samping itu, mereka harus menghadapi persaingan Portugis, Spanyol dan Inggris.
Atas prakarsa dari dua tokoh  Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Olden Baenevelt, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda bersatu menjadi kongsi dagang besar yang diberi nama VOC (vereenigde Oost Indische Compagnie) atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Pada Tahun 1602, VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Wittert.

·         Tujuan didirikan VOC

Adapun tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut :
a. Menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh.
b. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa maupun bangsa-bangsa Asia.
c. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang meghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda.

Agar dapat melaksanakan tugas dengan leluasa, VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda, yang dikenal dengan Hak Octroi  meliputi :
1. Monopoli perdagangan;
2. Mencetak dan mengedarkan uang;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja;
5. Memiliki tentara untuk mempertahankan diri;
6. Mendirikan benteng;
7. Menyatakan perang dan damai;
8. Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat.

·         Jan Pieterszoon Coen dan Nama Batavia
Jan Pieterszoon Coen
Jayakarta yang dipimpin oleh Wijayakrama ketika itu sedang berselisih dengan negeri induknya, yaitu Banten yang dipimpin oleh Ranamanggala. Pertentangan tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen sehingga berhasil merebut Jayakarta. Orang-orang Banten yang berada di Jayakarta diusir dan Kota Jayakarta dibakar. Pada tanggal 30 Mei 1619, J.P. Coen mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, sesuai dengan nenek moyang orang Belanda, yaitu Bataaf. Batavia kemudian dijadikan markas besar VOC.

·         Politik Ekonomi VOC
Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :
a.   Verplichte Leverantie, yanitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan VOC. Peraturan ini melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC.
b.   Contingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
c.   Peraturan tentang ketentuan area dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
d.   Ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harganya merosot.
 e.   Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan kapal Kora-Kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya.
Agar pelaksanaan monopoli tersebut benar-benar ditaati oleh rakyat, VOC mengadakan Pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi ialah patroli dengan perahu kora-kora, yang dilengkapi dengan senjata, untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas, maka pelanggarnya dijatuhi hukuman.

Hukuman terhadap para pelanggar peraturan monopoli disebut ekstirpasi. Hukuman itu berupa pembinasaan tanaman rempah-rempah milik petani yang melanggar monopoli, dan pemiliknya disiksa atau bisa-bisa dibunuh.

Bukan main kejamnya tindakan VOC waktu itu. Akibatnya penderitaan rakyat memuncak. Puluhan ribu batang tanaman pala dan cengkih dibinasakan. Ribuan rakyat disiksa, dibunuh atau dijadikan budak. Ribuan pula rakyat yang melarikan diri meninggalkan kampung halamannya, karena ngeri melihat kekejaman Belanda.


·         Monopoli VOC di Maluku
Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, ia memaksakan monopoli, terutama di Maluku. Dalam usahanya melaksanakan monopoli, VOC menetapkan beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut :
1. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC.
2. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC.
3. Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC.



1.      Materi Sistem Kerja Paksa

·         Kerja Rodi
a.       Pengertian Kerja Rodi
Kerja Rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah apa yang telah diperintahkan oleh tentara Belanda, dan menuruti apa yang diperintahkannya.

b.      Latar Belakang Sistem Kerja Paksa
Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC (Kompeni) mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk, terjadinya korupsi di antara pegawai-pegawainya, dan timbulnya persaingan dengan kongsi-kongsi dagang yang lain. Faktor-faktor itulah, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799, secara resmi VOC dibubarkan. Kekuasaan VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi koloni Belanda di Indonesia. Perubahan politik yang terjadi di Belanda, merupakan pengaruh revolusi yang dikendalikan oleh Prancis.
Dalam revolusi tersebut, kekuasaan raja Willem V runtuh, dan berdirilah Republik Bataaf. Tidak lama kemudian Republik Bataaf juga dibubarkan dan Belanda dijadikan kerajaan di bawah pengaruh Prancis, sebagai rajanya adalah Louis Napoleon. Pada tanggal 1 Januari 1808 Louis Napoleon kemudian mengirim Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama mempertahankan pulauJawa dari ancaman Inggris. Juga diberi tugas mengatur  pemerintahan di Indonesia.
            Pada tanggal 15 Januari 1808 Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weise. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggis telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatra, Ambon, dan Banda. Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels, antara lain:
1)    Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
2)    Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
3)    Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon.
4)    Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, sepanjang ± 1.100 km.
5)    Membangun benteng-benteng pertahanan.
Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah tersebut Daendels menerapkan sistem kerja paksa (rodi). Selain menerapkan kerja paksa Daendels melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Langkah tersebut antara lain:
1.    Mengadakan penyerahan hasil bumi (contingenten).
2.    Memaksa rakyat-rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah (verplichte leverantie).
3.    Melaksanakan (Preanger Stelsel), yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.
4.    Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina.


Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat.
a.    Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.
b.    Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.
c.     Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orangorang pribumi.
d.     Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.

c.       Pemerintahan Daendels (1808-1811)

Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda. Napoleon mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Napoleon ingin memberantas penyelewengan dan korupsi serta mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Ia mengangkat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Batavia. Untuk menahan serangan Inggris, Daendels melakukan tiga hal, yaitu:
  • menambah jumlah prajurit,
  • membangun pabrik senjata, kapal-kapal baru, dan pos-pos pertahanan,
  • membangun jalan raya yang menghubungkan pos satu dengan pos lainnya.

Untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia diangkatlah gubenur jendral Daendels. Daendels tiba di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1808. Daendels kemudian mengadakan banyak tindakan. Salah satu tindakan Daendels yang terkenal adalah dalam bisang sosial ekonomi. Beberapa tindakan itu antara lain sebagai berikut.
·         Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak.
·         Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di ‘pasaran dunia.
·         Rakyat masih diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya.
·         Untuk menambah pemasukan dana, juga telah dilakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

·         Pembangunan Jalan Anyer-Panarukan
Gouverneur-generaal (Gubernur Jenderal) Herman Willem Daendels adalah perintis infrastruktur yang sangat luarbiasa dampaknya bagi kemajuan ekonomi di Jawa, yakni pembuatan Grote Postweg (Jalan Raya Pos) atau populer disebut Jalan Daendels.Panjang jalan di sisi utara Jawa ini dari Anyer di ujung barat sampai Panarukan di ujung Timur, dengan panjang total mencapai 1000km, terpanjang di dunia saat itu.
Daendels membangun jalan yang membelah sepanjang Pulau Jawa ini terutama untuk tujuan strategi dan kepentingan militer: mobilisasi pasukan dengan cepat.
Pembangunan jalan ini memakan korban jiwa sangat banyak, namun dinilai oleh para sejarawan Indonesia sekarang sebagai kemajuan penting. Berkat jalan ini bagian-bagian terpencil di Jawa menjadi mudah dicapai dalam hitungan hari, tidak lagi berpekan-pekan.
Ketika Daendels tiba di Jawa dia langsung memutuskan untuk membangun jalur transportasi di sepanjang bagian utara Jawa, demi melindungi pulau penting di bawah kekuasaan Belanda ini dari serangan Inggris. Dengan adanya jalan ini mobilisasi pasukan Belanda akan menjadi sangat cepat.
Daendels memaksa setiap penguasa lokal sepanjang jalur yang direncanakan itu untuk mengerahkan rakyatnya membangun jalan yang diinginkan.
Dia menetapkan target produksi di mana jika target ini tidak tercapai maka para penguasa lokal dan rakyatnya akan dibunuh. Potongan kepala mereka digantung di pohon di sepanjang jalan. Daendels menjalankan kebijakannya ini dengan keras dan kejam.
Dengan disiplin bajanya itu akhirnya Daendels dapat menyelesaikan jalan yang diimpikannya itu hanya dalam setahun (1808), sebuah prestasi sangat luarbiasa di zaman itu. Karena pembangunan jalan yang sangat spektakuler dan kekejamannya itu nama Daendels tetap dikenal sampai sekarang.

d.      Pemerintahan Janssen (1811)

Sebagai pengganti Danedels dikirimlah Jan Willem Janssen. Ia mulai menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa tahun 1811. Ia kemudian memperbaiki keadaan yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun Daerah Kepulauan Maluku sudah berhasil direbut oleh Inggris. Bahkan secara de facto daerah kekuasaan Hindia Belanda di masa Janssen itu tinggal daerah-daerah tertentu, misaInya Jawa, Makasar, dan Palembang, dan ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang, yang berisi sebagai berikut.
a.    Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada  Inggris dan menjaditawanan militer Inggris.
b.    Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.
c.    Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris (EIC).

 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Translate